Pendahuluan
Perang narkoba di Filipina menjadi salah satu isu paling kontroversial di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte, yang mulai menjabat pada tahun 2016. Kebijakan keras untuk menanggulangi peredaran narkoba ini tidak hanya membawa dampak besar bagi masyarakat Filipina, tetapi juga menarik perhatian internasional, termasuk penilaian dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Fokus artikel ini adalah untuk memahami mengapa Duterte dan kebijakannya dalam perang narkoba menjadi sorotan ICC.
Latar Belakang Perang Narkoba
Perang Narkoba Sejak awal pemerintahan Duterte, ia mengumumkan perang melawan narkoba sebagai salah satu prioritas utamanya. Ia berjanji untuk membersihkan Filipina dari pengedar dan pengguna narkoba dalam waktu singkat. Kebijakan ini ditandai dengan operasi-operasi penegakan hukum yang agresif, banyak di antaranya mengarah pada penembakan mati di tempat oleh polisi. Di Kutip Dari Slot Gacor 2025 Terpercaya.
Duterte mengklaim bahwa tindakan kerasnya diperlukan untuk menyelamatkan generasi muda Filipina dari dampak merusak narkoba. Meskipun ada beberapa pengakuan bahwa narkoba menjadi masalah serius di Filipina, pendekatan yang digunakan dalam mengatasinya menuai banyak kritik. Sejak dimulainya perang narkoba, ribuan orang dilaporkan tewas, baik dalam baku tembak dengan polisi maupun dalam pembunuhan di luar hukum.
Implementasi dan Dampak Kebijakan
Strategi Duterte dalam perang narkoba mencakup penggunaan pasukan keamanan untuk melakukan operasi penangkapan dan penegakan hukum. Dalam banyak kasus, laporan menyebutkan bahwa tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian berujung pada kekerasan ekstrayudisial.
Dampak dari kebijakan ini sangat besar, tidak hanya dalam hal jumlah korban jiwa, tetapi juga terhadap hak asasi manusia dan kondisi sosial di Filipina. Banyak keluarga kehilangan anggota, dan masyarakat merasa tertekan serta tidak aman akibat ketakutan akan pengenalan kekerasan. Selain itu, penegakan hukum yang sembarangan dan tanpa proses yang adil menciptakan keraguan di kalangan komunitas internasional terhadap kredibilitas pemerintah Filipina.
Baca Juga: Muda-mudi Pengedar Ganja Ditangkap di Kos
Panggilan ICC dan Tuduhan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Dengan semakin banyaknya laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia, ICC mulai mempertimbangkan situasi di Filipina. Pada tahun 2018, ICC membuka penyelidikan awal terkait kemungkinan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama perang narkoba Duterte. Tuduhan yang diajukan termasuk pembunuhan di luar hukum, penargetan terhadap populasi rentan, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara.
Duterte sendiri menanggapi ancaman penyelidikan ini dengan sangat defensif. Namun, meskipun penarikan diri telah dilakukan, ICC tetap melanjutkan penyelidikannya berdasarkan fakta bahwa pelanggaran terjadi saat Filipina masih merupakan anggota.
Reaksi Internasional dan Kritik
Reaksi internasional terhadap perang narkoba Duterte cukup beragam. Banyak negara dan organisasi hak asasi manusia mengecam kebijakan keras yang diambilnya. PBB juga beberapa kali mengeluarkan pernyataan mengecam tindakan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia. Ratusan ribu suara dari dalam dan luar negeri meminta akuntabilitas dari pemerintah Filipina atas pelanggaran yang terjadi.
Sebaliknya, Duterte memperkuat posisinya dengan dukungan dari segmen-segmen tertentu di masyarakat, yang merasakan dampak demikian besar dari pengaruh narkoba. Ia berhasil membangun citra sebagai pemimpin yang tegas dan berkomitmen untuk melindungi rakyatnya dari bahaya narkotika.
Kesimpulan
Perang narkoba di Filipina di bawah Rodrigo Duterte merupakan salah satu kasus yang kompleks, di mana kebijakan penegakan hukum yang agresif bertabrakan dengan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan. Ketertarikan ICC untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi manusia selama periode tersebut mencerminkan kekhawatiran global mengenai tempat keadilan dalam menangani masalah narkoba. Seiring berjalannya waktu, situasi ini akan terus menjadi fokus perhatian internasional, terutama terkait dengan akuntabilitas dan perlindungan hak asasi manusia di Filipina. Indonesia dan negara-negara lain di kawasan ini pun harus mengambil pelajaran dari dinamika tersebut untuk mencegah munculnya kebijakan serupa yang tidak menghormati martabat manusia.
